Breaking News:

Pemilu Serentak 2019

Ternyata Pemungutan Suara Ulang di TPS 53 Pegambiran Tak Bisa Dilakukan Gara-gara Hal Ini

Kami tidak dalam kondisi menolak atau menerima, tapi menjawab bahwa PSU tidak bisa dilaksanakan

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi
Jajaran komisioner KPU Kota Cirebon dalam pembukaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Tingkat Kota Cirebon di KPU Kota Cirebon, Jl Palang Merah, Kota Cirebon, Jumat (3/5/2019). 

Laporan Wartawan TribunCirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

CIREBON - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon tidak bisa melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 53 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

Sebelumnya Panwascam Lemahwungkuk merekomendasikan PSU di TPS tersebut. Pasalnya, ditemukan dua orang yang tidak terdaftar DPT maupun DPTB di TPS tersebut.

Bahkan, kedua pemilih itupun bukan pemilih yang terdaftat DPK sehingga tidak berhak memberikan suara di TPS 53 Kelurahan Pegambiran itu.

Ketua KPU Kota Cirebon, Didi Nursidi, mengakui, perihal rekomendasi itu harus memerlukan jawaban sebagai tindak lanjutnya.

Namun, menurut dia, jajarannya tidak bisa melaksanakan rekomendasi itu dikarenakan pembatasan UU dan PKPU.

"Kami tidak dalam kondisi menolak atau menerima, tapi menjawab bahwa PSU tidak bisa dilaksanakan," kata Didi Nursidi dalam sambutannya saat membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Tingkat Kota Cirebon di KPU Kota Cirebon, Jl Palang Merah, Kota Cirebon, Jumat (3/5/2019).

Ia mengatakan, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 30 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Di pasal itu disebutkan bahwa PSU dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten atau Kota.

Jika pemungutan suara dilaksanakan pada 17 April 2019, maka PSU paling lambat digelar pada 27 April 2019.

Sementara diketahui surat rekomendasi PSU dari Panwascam Lemahwungkuk sendiri baru dikeluarkan pada 27 April 2019.

Karenanya, pihaknya memutuskan PSU tidak bisa dilaksanakan lantaran surat tersebut baru dikeluarkan bertepatan dengan batas akhir pelaksanaan PSU.

"Kami sebagai penyelenggara pemilu tidak boleh lakukan kegiatan yang bertentangan dengan UU itu," ujar Didi Nursidi. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved