Banyak Puskesmas di Cirebon yang Belum Miliki Status Kepemilikan Tanah

Laporan Wartawan Tribun Cirebon, Siti Masithoh

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Hampir seluruh puskesmas di Kabupaten Cirebon memiliki kendala terkait kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan status kepemilikan tanah yang berdiri di tanah milik desa.

Akibatnya, selain menghambat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, puskesmas tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat karena status tanahnya bukan milik pemerintah daerah setempat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Enny Suhaeni, menyebut ada beberapa hal yang penting disampaikan dan butuh dukungan dari pemda.

"Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang menjadi kendala kami, di antaranya terkait masalah SDM yang masih kekurangan. Dari 60 puskesmas, kami masih kekurangan tenaga dokter, dokter gigi, tenaga rekam medis," ujar Enny saat ditemui di Dinkes Kabupaten Cirebon, Selasa (18/6/2019).

Selain itu, yang menjadi kendala pihaknya dan puskesmas yakni masalah status kepemilikan tanah berdirinya puskesmas. Status tanah tersebut bukanlah milik Pemda Kabupaten Cirebon, melainkan milik desa.

• SIAP-SIAP, Koruptor Akan Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan

• Hari Ini di Cirebon Ada Pemadaman Listrik, Dimana saja? Cek Infonya di Sini

"Kepemilikan tanah di hampir semua puskesmas itu adalah tanah desa. Sehingga ini yang menjadi kendala kami untuk mengharapkan bantuan dari pusat, seperti misalnya ada rehab, IPAL yang mestinya tanah pemda tapi ini masih tanah desa," katanya.

Selanjutnya, kata dia, masalah akreditasi puskesmas untuk 2019. Tahun ini, jumlah puskesmas yang akan akreditasi maupun reakreditasi jumlahnya cukup banyak.

"Tahun ini tantangan kami sangat berat, karena ada 12 puskesmas yang akan akreditasi dan sembilan yang akan direakreditasi," kata dia.

Tak hanya itu, Enny menyampaikan terkait 12 indikator standar pelayanan minimal (SPM) di masing masing puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon, banyak yang belum tercapai targetnya hingga 100 persen.

"12 indikator SPM yang harus kami capai targetnya 100 persen, ini minta didukung, supaya visi misi Pak Plt Bupati 2019-2024 bisa tercapai sesuai dengan target," tambahnya.

12 jenis indikator SPM itu, di antaranya pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

"Kalau di 2018 lalu ada tujuh indikator yang belum mencapai target, mudah-mudahan di 2019 ini bisa tercapai, karena memang ada beberapa sarana prasarana yang dipenuhi. Tentunya ini juga bukan hanya tugas dinkes, tapi juga harus ada dukungan dari sektor atau OPD lainnya untuk mencapai terget tersebut," ucapnya.

Sementara itu, Plt Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengatakan, Dinkes atau Puskesmas memiliki program jemput bola, yakni menjemput orang sakit.

Dia menilai, ada beberapa yang perlu diperbaiki dari puskesmas, mulai dari administrasi hingga pelayanan kesehatan.

"Kami tekankan puskesmas, karena masyarakat ini kan beraneka ragam, jadi harus sabar dan harus bisa melayani dengan hati," kata dia. (*)